bbcBBC - Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mendukung keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta sebagai upaya pemberantasan korupsi.

"Kami bekerja sama untuk mendukung upaya penegakan anti korupsi dan meningkatkan transparansi. Semua negara bisa belajar satu sama lain," kata Hague dalam pertemuan singkatnya dengan Gubernur Jakarta, Joko Widodo di Balai Kota, Selasa (28/01).

"Di Inggris kita selalu mengupayakan pemerintahan yang terbuka, mempublikasikan semua informasi, termasuk informasi keuangan sehingga menjamin korupsi bisa diatasi dengan itu."

detikJakarta - Kinerja pasar saham Indonesia diperkirakan bakal rebound setelah Pemilu berakhir. Hal ini bisa dimanfatkan para investor untuk mulai menanamkan investasinya di pasar modal.

Direktur Utama PT Indo Premier Investment Management (IPIM) John D Item menyebutkan, pasar saham diperkirakan bakal mengalami perbaikan setelah keriuhan pesta pemilu rampung. Bahkan, dia memprediksi indeks bakal melambung hingga 45% usai pemilu.

"Pasar saham setelah pemilu akan naik 45%. Jadi kalau mau masuk sekarang sebelum ada potensi kenaikan. Kalau masuknya setelah pemilu sudah telat," ujar John saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

bbcBBC - Badan Narkotika Nasional melaporkan pengguna narkotika dan obat terlarang di Indonesia per 2012 meningkat menjadi 4 juta orang akibat rendahnya kesadaran rehabilitasi.

Juru bicara BNN Sumirat Dwiyanto dalam wawancara dengan Wartawan BBC Pinta Karana mengatakan angka ini berarti pengguna narkotika kini mencapai 2 persen dari populasi dan meningkat dari riset sebelumnya yang sebesar 3,8 juta jiwa.

"Angka meningkat karena jumlah pencandu yang melakukan rehabilitasi sangat minim. Dari 4 juta-an pencandu, hanya 18 ribu yang rehabilitasi," kata Sumirat.

bbcBBC - Mahkamah Konstitusi (MK) hari Kamis (23/01) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Aliansi Masyarakat Sipil terhadap sejumlah pasal di Undang-Undang Pemilihan Presiden.

Dalam keputusannya MK menyatakan diadakannya pemilu dua kali, yaitu pemilu legislatif dan presiden, bertentangan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak lagi bisa dijadikan dasar penyelenggaraan pemilu.

"Mengabulkan permohonan pemohon: Pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," kata Hamdan Zoelva, Ketua Mahkamah Konstitusi.

detikJakarta - Industri perbankan harus memberikan kemudahan nasabahnya dalam melakukan transaksi. Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN di 2015 nanti, tantangan interkoneksi menjadi sangat penting.

Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronis (penyedia ATM Bersama) Arya Damar mengungkapkan saat ini interkoneksi masih belum terwujud di Indonesia. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kartu debet sebuah bank yang ternyata tidak bisa digunakan di sembarang ATM.

"Tidak semua nasabah ataupun masyarakat akan bisa dilayani dengan sistem pembayaran karena masih ada kotak-kotaknya maksudnya berbeda industri," kata Arya dalam acara Seminar Nasional Artajasa 2014 di Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan, Rabu (29/1/2014).

Jdetik.comakarta - Pemerintah mulai Mei 2014 akan menerapkan sistem penyesuaian tarif listrik (adjustment) untuk pelanggan listrik PT PLN (Persero) kategori rumah mewah, mal, dan hotel.

Dengan sistem baru ini maka tarif listrik non subsidi bagi para pelanggan tersebut akan fluktuatif atau naik-turun mengikuti kurs rupiah dan harga minyak yang menjadi penentu biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN.

Namun pemerintah akan tetap mematok tarif listrik para pelanggan tersebut tetap di atas tarif listrik subsidi meski rupiah menguat atau pun harga BBM turun.

detik.comJakarta - Gejolak rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat banyak perusahaan termasuk BUMN melakukan hedging atau lindung nilai. Jika rupiah terpuruk justru membuat perusahaan justru untung. Tapi hal ini tinggi risiko dan berbiaya mahal.

"Rupiah masih belum stabil, membuat banyak perusahaan melakukan hedging, tapi ini tidak murah dan tinggi risiko, mirip seperti judi," kata Direktur Utama PT Krakatau Steel Irvan Kamal ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Kamis (23/1/2014).

More Articles ...